Pengertian Warga Negara : Status Dan Kedudukan Warga Negara

Ngelmu.id – Salah satu unsur Negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah Negara menjadi penduduk Negara yang bersangkutan. Warga Negara adalah bagian dari masyarakat sebuah Negara. Warga Negara memiliki jalinan dengan negarannya. Jalinan itu umum dikatakan sebagai kewarganegaraan. Kedudukannya sebagai Warga Negara membuat jalinan berbentuk status (identias), partisipasi, hak, serta keharusan yang berbentuk timbal balik (resiprokalitas).

Pengertian Warga Negara

Secara umum Warga mengandung arti peserta atau anggota dari sebuah organisasi perkumpulan, jadi secara sederhana Warga Negara diartikan sebagai anggota dari sebuah Negara. Istilah Warga Negara merupaka terjemahan kata citizen (inggris). Kata citizen secara etimologis berasal dari bangsa romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu kata “civis” atau “civitas” yang berarti anggota warga dari city-state. Berikutnya kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan “citoyen” yang bermakna warga dalam “cite” (kota yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citien dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota.

Sehingga bersumber pada penjelasan di atas, dapat dikemukakaan bahwa citizen adalah warga dari sebuah komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan, memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari komunitasnya.

Oleh karena itu, pada dasarnya istiah citizen lebih tepat sebagai warga, tidak hanya warga sebuah Negara, tetapi lebih luas pada komune lain di samping Negara. Meskipun demikian, dalam perkembangan sekarang di mana Negara merupakan komunitas politik yang dianggap paling absah, citizen merujuk pada warga dari sebuah Negara atau disingkat Warga Negara. Istilah Warga Negara di Indonesia ini telah menjadi ide konsep yang lazim untuk istilah citizen.

Tidak hanya istilah Warga Negara, kita juga sering mendengar istilah lainnya seperti rakyat dan penduduk. Rakyat lebih memilih ide konsep politis dan menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umunya dilawankan dengan penguasa. Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di sebuah wilayah Negara dalam kurun waktu tertentu. Orang berada di sebuah wilayah negara dapat dibedakan antara penduduk dan non-penduduk, lebih jauh lagi penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

Warga Negara ini merupakan salah satu unsur pokok suatu negara yang dimana masing-masing warga negara memiliki suatu hak dan kewajiban yang tentu perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya.

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 mengatur mengenai Warga Negara :

  1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud “orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”
  2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Teori Status Warga Negara

  • Status Positif/Peran Positif, merupakan kegiatan warga negara dimana berhak untuk mendapatkan sesuatu yang positif dari organisasi negara atau untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
  • Status Negatif/Peran Negatif, merupakan segala bentuk kegiatan warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam urusan pribadi ataupun dalam hal terentu.
  • Status Aktif/Peran Aktif, merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang merupakan hal paling utama, adalah suatu kegiatan warga negara agar ikut untuk terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara.
  • Status Pasif/Peran Pasif, yang memiliki arti untuk patuh kepada pimpinan penyelenggara negara, kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Kewarganergaraan

Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik seorang warga. Krakteristik atau atribut kewarganegaraan itu mencakup :

  • Perasaan akan identitas 
  • Pemilikkan hak-hak tertentu 
  • Pemenuhan bebrapa kewajiban yang sesuai 
  • Tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik 
  • Penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar 

Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewargnegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku timbal balik dengan negara. Ia berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara memilki hak dan kewajiban atas orang tersebut . Terkait dengan hak dan kewajiban ini sahabat, seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berpartisipasi dengan warga negara lainnya sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut .

Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identias yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Dalam kamus maya Wikipedia juga diutarakan bahwa Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan sebuah negara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.


Pengertian Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

  1. Kewarganegaraan Dalam Arti Yuridis Dan Sosilogis : Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, bahwa orang tersebut berada dibawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, dan lain-lain. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan.
  2. Kewarganegaran Dalam Arti Formal Dan Material : Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau ha ikhwat mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena beberapa kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik.Kewarganegaraan dalam arti material menujuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorag sebagai orang asing.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangutan Orang yang sudah memiiki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan beberapa kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

Kedudukan Warga Negara Dalam Negara

Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan hanya warga negara dari negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut .

Penentuan Warga Negara

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, sebuah negara tidak boleh melanggar prinsip-prinsip internasional dalam hal penentuan kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah :

Sebuah negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak ada hubungan sedikitpun dengan negaranya, misalnya Indonesia tidak bisa mengangkat orang-orang yang tinggal di kutub selatan sebagai warga negaranya.

Sebuah negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan bersumber pada unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum. Misalnya, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang yang beragama islam saja, atau orang dari suku jawa saja.

Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran di kenal dengan dua asas : 

  1. Asas Ius Soli, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang di tentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. 
  2. Asas Ius Sangunis, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar keturunan dari orang tersebut . (kewarganegaraan orang tua) 

Tidak hanya dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

  1. Asas Persamaan Hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri merupakan sebuah ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Bersumber pada asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan Satu. 
  2. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa sebuah perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan, jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan, seperti hanya ketika belum berkeluarga. 

Masalah Yang Timbul Dalam Kewarganegaraan

Masalah yang paling sering timbul dalam permasalahan kewarganegaraan ini adalah :

  • Apatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang yang tidak memiliki kewarganegaraan. 
  • Bipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki dua kewarganegaraan. 
  • Ada juga istilah multipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang mempunyai melebihi dari dua kewarganegaraan.