Perlu Perbaikan Pengelolaan Dana Haji

Ngelmu.id – Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI
melakukan rapat mengenai Badan Pengelola Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) di Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/3).

Dalam kesempatan itu, Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Iskan
Qolba Lubis mengingatkan pengelolaan dana haji harus dilakukan secara
transparan. Sehingga meminimalkan penyimpangan dan sekaligus bisa meningkatkan
manfaat lebih besar bagi jemaah haji.
“Pengelolaan dana haji harus transparan karena potensi
keuangan jamaah haji Indonesia itu amat besar. Potensi yang besar itu
seharusnya bisa dimanfaatkan bagi jemaah haji sendiri, dan mampu meningkatkan
segala fasilitas jamaah haji,” kata Iskan di sela-sela rapat.
Menurut Iskan, seringkali potensi besar keuangan haji tidak
berbanding lurus dengen nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah haji. Hal
itu dicontohkan saat adanya jamaah haji yang telah lama mendaftar, namun tidak
sama nilai manfaat (margin) dari keuntungan pengelolaan biaya haji.
“Anehnya lagi, makin lama jamaah mendaftar, namun tidak sama
nilai manfaat atau margin dari keuntungan Pengelolaan haji. Seperti  ada 80 Jemaah yang berangkat di tahun  2004, sesudah menyetor dana 20 juta hasil
bagi hasilnya selama 13 tahun sebesar 24,7 juta Rupiah dan disubsidi jamaah
yang akan datang cuma 2,38 juta Rupiah,” katanya.  
Sebaliknya ada 78 jamaah yang daftar tahun 2014, menyetor
dana sebesar 20 juta Rupiah dan akan berangkat di tahun 2017. Ternyata bagi
hasilnya hanya 5,1 juta Rupiah dan disubsidi jamaah yang akan datang sebesar
22,06 juta.
“Dengan adanya keanehan dalam rekapitulasi nominasi
keberangkatan jemaah haji itu, maka perlu adanya perbaikan pengelolaan
dana  haji ke depan,“ kata wakil rakyat
PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.
Menurut Iskan, penyebab terjadinya hal tersebut, karena
belum optimalnya hasil manfaat pengelolaan haji yang selama ini hanya 8 persen
per tahun dan tidak ada nilai yang lain, padahal dananya bisa berjangka
panjang.
“Mudah-mudahan dengan akan adanya Badan Pengelola
Keuangan Haji, ke depannya, bisa lebih mengoptimalkan dana haji dan tidak
terpakai lagi dana Inderect cost, yang akan mengurangi peluang keuntungan
jamaah haji berikutnya,” tutur Alumnus Universitas Al-Azhar, Mesir, ini.
Dengan adanya pengelolaan dana yang transparan, maka
masyarakat juga akan meyakini uang mereka aman.