Permohonan Penangguhan Penahanan Ahok oleh Djarot Dinilai Sia-sia

Ngelmu.id – Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar
Hadjar menilai, surat permohonan penangguhan penahanan Ahok yang dilayangkan
Djarot Saiful Hidayat menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
tidak ada artinya. Sebab menurutnya jaminan yang diberikan mestinya bersifat
pribadi dan bukan atas nama jabatan.

“Karena jabatan itu adalah lembaga yang orangnya bisa
silih berganti. Jadi jaminan pakai kop surat DKI (yang dilayangkan Djarot untuk
memohon penangguhan penanganan Ahok) itu tidak ada artinya dan menjadi
sia-sia,” kata Fickar dikutip Republika.co.id, Sabtu (13/5).
Maka dari itu, lanjut Fickar, yang dapat dilakukan untuk
memohon penangguhan penanganan Ahok adalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin
penjamin atas nama pribadi. Pengumpulan penjamin dimaksudkan untuk memberikan
dan menumbuhkan kepercayaan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai
pemegang kewenangan.”Terlepas siapa penjaminnya, dikabulkan atau tidak,
tergantung pada Pengadilan Tinggi (DKI). Diterima dan atau ditolak sepenuhnya
kewenangan Pengadilan Tinggi,” ujarnya.
Sementara, pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar Suparji
Ahmad menilai, vonis dua tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Utara terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah tepat.
“Putusan itu tepat karena sesuai realita atau fakta
persidangan, bahwa semua alat bukti baik dari saksi, ahli, bukti petunjuk
maupun keterangan terdakwa itu menunujukkan unsur pasal 156A itu sudah
terpenuhi,” ujarnya kepada Republika.co.id, Sabtu (13/5).
Selain itu, putusan hakim dinilai sudah sesuai dengan rasa
keadilan masyarakat yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa
Pasal 156A. “Masyarakat juga bercermin dari kasus-kasus sebelumnya yang
diputus dari pengadilan, meskipun tidak sama namun tetap divonis bersalah dan
diberikan hukuman,” katanya.
Suparji juga menambahkan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada
mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut 
sudah sesuai analisa hukum bahwa unsur-unsur Pasal 156A terpenuhi. “Jadi
saya berpendapat itu sudah memenuhi 3R, yaitu Rasa keadilan masyarakat, Rasio
atau logika hukum dan analisa hukum, dan Realita yaitu alat bukti,”
jelasnya.