PKS Usulkan Penambahan Jumlah Anggota DPR

Ngelmu.id – Panitia Khusus RUU Pemilu yang juga Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (FPKS) mengusulkan penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD
untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Hal itu dikatakan Anggota Pansus RUU
Pemilu Sutriyono di sela Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, Minggu (19/3/2017) di Semarang.

“Semangatnya ingin proporsional, dan salah satu alasan
yang paling mendesak penambahan jumlah kursi DPR adalah karena adanya daerah
otonomi baru (DOB) Kaltara, beberapa daerah pemilihan (Dapil) mengalami
pertumbuhan penduduk cukup pesat sehingga representasi keterwakilannya sangat
jauh,”jelasnya.
Penambahan ini dilakukan atas dasar dua alasan. Pertama,
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, dikatakan
bahwa provinsi baru selalu mendapat minimal 3 kursi. Hal itu diberlakukan sejak
1955.Selain itu, pertambahan jumlah penduduk menurutnya juga perlu
dipertimbangkan.”Jadi hitung-hitungan kami dari 560 (kursi) sudah sangat
layak kalau ada penambahan sekitar 10 kursi, paling banyak 20 kursi,” kata
dia.
Lebih lanjut, pria yang merupakan anggota Komisi II DPR RI
ini mengatakan bahwa adanya penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD tersebut untuk
membuat komposisi menjadi lebih proporsional.
”Di Jakarta misalnya, dari total 11 juta penduduk, jumlah
DPRD sebanyak 106, sementara di Jateng yang jumlah penduduknya 33 juta ternyata
jumlah anggota DPRD hanya 100, ini yang akan diusahakan, sehingga Jateng nanti
rangenya kami mengusulkan bertambah antara 10 sampai 20 anggota DPRD,”jelas
anggota Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dari Kabupaten
Grobogan, Blora, Rembang dan Pati.
Saat ini, fakta yang ada, kata Sutriyono, faktanya pemilu
yang milih itu jumlah penduduk. “Kita ada kendala negara kepulauan. Ada kendala
ada wilayah penduduknya sedikit. Kalau faktanya sekarang dari 560 anggota DPR
RI itu didominasi dari Jawa dan Bali sebanyak 52 persen,”ujarnya.
Sutriyono mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian
Dalam Negeri diminta membuat simulasi besaran jumlah kursi DPR serta
pembahasan. Ia menuturkan penambahan jumlah kursi DPR akan memperhatikan
representasi jumlah penduduk dan aspek kewilayahan.”Sehingga kemungkinan
nanti akan juga dibarengi penataan dapil, kalau di Kabupaten kan diatas 1 juta
penduduk ada 50 anggota DPRD, sehingga nanti menambah jumlah dapil,”pungkasnya.
Pansus RUU pemilu bersama pemerintah sendiri telah melakukan
konsinyering terhadap 18 isu krusial RUU penyelenggaraan Pemilu. Rapat yang
16-17 Februari 2017 laluu tersebut membahas lima isu krusial yakni sistem
pemilu, jumlah kursi DPR dan DPRD, alokasi kursi per dapil, parliamentary
threshold dan presidential threshold.