Politik di Tempat Ibadah? Dalam Islam Malah Kudu, Tuh

Puluhan ribu jamaah menghadiri Tabligh Akbar dan dan Doa Bersama untuk Jakarta di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, Minggu 18 September 2016.
Acara Tabligh
Akbar dan Doa Bersama untuk Jakarta yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal pada
hari Minggu tanggal 18 September lalu berhasil berjalan dengan lancar dan
khidmat. Puluhan ribu umat Muslim dari berbagai kalangan menghadiri acara yang
dilaksanakan ba’da shalat Dzuhur berjamaah tersebut.
Sebelumnya sempat
beredar kabar mengenai pembatalan acara tersebut. Acara yang dalam promosinya
bertajuk “Silaturrahim Akbar Doa untuk Kepemimpinan Ibu Kota” tersebut digagas
oleh Aliansi Peduli Ummat dan Bangsa. Akan tetapi karena dianggap tidak sesuai
izin, sempat dikabarkan bahwa acara tersebut dibatalkan oleh Badan Pelaksana
Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI).
Spanduk promosi acara dan surat pengurus Masjid Istiqlal mengenai pembatalan acara.
Akan tetapi
dengan adanya koordinasi yang baik antara panitia acara dengan pihak kepolisian
terutama Polda Metro Jaya, akhirnya acara tersebut berhasil tetap
dilangsungkan. Pihak kepolisian sendiri menerjunkan ratusan personilnya demi
menjaga keamanan acara tersebut, yang memang pada dasarnya sebuah acara yang
damai demi syiar Islam.
Awalnya banyak
pihak yang meragukan dan meremehkan keberadaan acara tersebut. Memang kenyataannya
acara itu diadakan menjelang Pilgub DKI Jakarta. Para dai dan ulama yang
menghadiri acara tersebut menyerukan agar Umat Islam bersatu dan tidak bersikap
apatis dalam masalah politik, termasuk juga dalam memilih pemimpin daerah yang
bisa menjadi representasi bagi umat Islam yang nyatanya mayoritas di Indonesia.
Acara tersebut dihadiri oleh para tokoh agama dan politik penting di negeri ini
seperti Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, Habieb Riziq, Didin Hafidhuddin, Yusril
Ihza Mahendra dan Bachtiar Nasir.
Melalui laman
Facebook-nya Ust. Bachtiar Nasir yang merupakan salah satu panitia acara
merilis hasil silaturahim akbar tersebut yang disebutnya sebagai Risalah
Istiqlal. Dalam 9 poin risalah ini sangat jelas bahwa para pemuka agama Islam mengajak
umat Islam untuk memilih pemimpin yg seakidah dan mengajak peran aktif saat
pilkada serta menolak semua bentuk pokitik uang yg kerap terjadi saat pemilihan
kepala daerah. Boleh dibilang Masjid Istiqlal sudah digunakan sebagai sarana
politik praktis. Berikut adalah isi dari Risalah Istiqlal tersebut:
  1. Kepada umat Islam untuk merapatkan barisan
    untuk memenangkan pemimpin muslim yg makin bagus.
  2. Diserukan kepada partai pro rakyat supaya berupaya maksimal untuk menyepakati
    satu calon pasang gubernur muslim.
  3. Diserukan kepada seluruh umat Islam supaya beramai-ramai memakai Copyright
    pilihnya pada pilkada DKI 2017.
  4. Diserukan kepada umat Islam untuk berpegang teguh kepada agamanya dengan hanya
    memilih calon muslim dan haram memilih non muslim dan haram pula golput.
  5. Diserukan kepada kaum muslim untuk menolak, melawan dan melaporkan segala
    bentuk suap bagus itu berbentuk money politic ataupun Agresi fajar.
  6. Pentingnya partai politik pro rakyat memaksimalkan daya yg mereka miliki serta
    melibatkan seluruh potensi umat untuk memenangkan pasangan cagub dan cawagub yg
    disepakati umat.
  7. Mengokohkan ukuwah dan mewaspadai segala bentuk fitnah dan adu domba yg
    ditujukan kepada calon yg diusung umat.
  8. Mengingatkan seluruh pengurus KPUD DKI, RT RW, yg ditugaskan sebagai KPPS untuk
    mengawal dan mengawasi jalannya pilkada supaya terwujud Pilkada DKI yg adil.
  9. Mengimbau kepada partai yg mendukung calon non muslim untuk mencabut
    dukungannya. Apabila tak mengindahkan imbauan ini, maka diserukan kepada umat
    tak memilih partai tersebut.

Banyak respon
terhadap acara tersebut. Bagi sebagian pihak acara tersebut dianggap tidak etis
karena telah menggunakan masjid yang merupakan tempat suci untuk berpolitik. Masjid
yang dianggap sebagai rumah Allah SWT dianggap telah digunakan tidak sesuai
fungsinya. Salah satu tokoh yang mengutarakan hal tersebut adalah Ulil
Abshar-Abdalla, salah seorang pegiat Jaringan Islam Liberal. Melalui akun
twitternya @ulil yang memiliki ribuan pengikut menantu Gus Mus ini bercuit, “Udah
dilarang oleh pihak Istiqlal, kok acara ini masih berlangsung? Stop politisasi
masjid!”.
Cuitan Ulil menanggapi kegiatan tabligh akbar di Istiqlal 
Majelis
Ulama Indonesia (MUI) sendiri memang pernah mengeluarkan keputusan yang sekilas
tampaknya melarang terjadinya segala macam kegiatan politik praktis di masjid.
MUI Kota Tangerang secara tegas melarang masjid dijadikan sebagai sarana ajang
kampanye politik oleh kandidat yang akan maju dalam Pemilukada Kota Tangerang pada
tahun 2013 lalu. Bahkan larangan untuk melakukan tindakan kampanye di tempat
ibadah itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 78 huruf (i), yang menyebutkan, kampanye dilarang
menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.  
Akan tetapi
kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal tersebut tidak bisa dikategorikan
sebagai kegiatan kampanye atau menjadi ajang untuk mempromosikan tokoh yang
bakal menjadi calon gubernur. Sama sekali tidak ada kegiatan tersebut. Jadi
jika dikatakan bahwa terjadi kegiatan politik di acara tersebut memang benar. Tetapi
jika dikatakan bahwa kegiatan politiknya terlarang atau bertentangan dengan UU
pilkada, jawabannya adalah tidak.
Penceramah
muda dan pengarang buku-buku Islami Felix Siauw dalam laman Facebook-nya juga
menanggapi mengenai argumen pihak-pihak yang ‘menyerang’ kegiatan politik di
Masjid Istiqlal. Ia menulis:
“Setahu saya
di zaman Rasulullah, Masjid Nabawi bahkan dipakai untuk menyiapkan perang,
untuk membaiat pemimpin negara.
Tambahan
lagi, dalam Islam tidak dipisahkan aktivitas agama dengan aktivitas politik,
sebab aturan Islam juga mencakup politik.
Islam
memandang politik “siyasah” adalah mengurus urusan ummat, aktivitas para Nabi
dan Rasul itu ya mengurus ummat atau politik.
Disitu
mengapa Allah wajibkan pemimpin itu Muslim, dan mewajibkan pemimpin itu juga
menerapkan aturan dari-Nya.
Jadi SANGAT
aneh bila ada pihak yang tidak bolehkan acara dengan alasan “berbau” aktivitas
politik, ini pemahaman yang salah.
Apalagi
disaat yang sama, ada yang bolehkan orang kafir masuk ke masjid berkampanye,
jelas-jelas mendukung kekufuran.
“Jangan
suudzann lah, siapa tahu dia mau masuk Islam“, nah kalau ini alasannya, lain
lagi bahasannya, itu justru bahayakan ummat.
Masuk
Islamnya belum tentu, kampanyenya sudah pasti bukan buat kepentingan Muslim,
malah cenderung merugikan.
Dan ini
tamparan bagi para dai, mubaligh, dan ulama, bisa jadi selama ini ummat belum
memahami bahwa politik itu harus Islam.
Karena
itulah ummat harus terus diberitahu, bahwa Islam itu mengatur segalanya,
termasuk tentang kepemimpinan.”
Dalam Islam
sendiri tidak ada larangan untuk menggunakan masjid sebagai sarana pendidikan
politik maupun politik praktis bagi kepentingan umat. Kenyataannya Rasulullah SAW
sendiri justru mencontohkan bahwa masjid merupakan pusat segala kegiatan
terkait kepentingan umat, bukan sekadar tempat ibadah ritual.
Indonesia
sendiri mengalami proses depolitisasi masjid pada era penjajahan Belanda. Orientalis
Belanda Snouck Hourgunje memberikan rekomendasi kepada pemerintah Belanda untuk
melarang masjid-masjid dan umat Islam dari dunia politik. Dengan cara seperti
itu, Belanda bisa memastikan umat Islam tidak akan pernah bangkit, dan mampu
melakukan perlawanan dari penjajahan. Snouck yang terkenal dengan
pengetahuannya yang luas tentang Islam dan Muslim tahu betul bahwa jika fungsi
masjid sepenuhnya dipakai, bibit-bibit perjuangan yang muncul untuk melawan
penjajah akan semakin sulit untuk dipadamkan. Jelas bahwa royek depolitisasi
masjid merupakan bagian dari penjajahan Barat di dunia Islam.  Maka, orang Islam yang menyerukan masjid
disterilkan dari politik Islam adalah bagian dari proyek penjajahan ini.
Pada jaman
Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin masjid bukan hanya menjadi tempat
ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah secara umum. Seperti kajian, pusat
pemerintahan hingga Baitul Mal kaum Muslim.
Fungsi
masjid seperti ini telah ada sejak Nabi membangun Masjid Nabawi, dan
dilanjutkan hingga generasi Khulafa’ Rasyidin. Bukti autentik yang tidak bisa
disangkal adalah berdirinya Ustuwanah Haris dan Ustuwanan Wufud, di masjid
Nabawi. Ustuwanah Haris adalah tempat Sayyidina ‘Ali, sebagai pengawal Nabi,
untuk menyampaikan informasi dari dan kepada Nabi. Sedangkan Ustuwanan Wufud
adalah tempat, di mana para utusan kenegaraan diterima oleh Nabi SAW.
Bahkan
masjid menjadi tempat berlatih perang. Suatu ketika Rasulullah SAW mengizinkan
‘Aisyah menyaksikan dari belakang beliau orang-orang Habasyah berlatih
menggunakan tombak mereka di Masjid Rasulullah  pada hari raya. Masjid
juga menjadi pusat pengendalian Rasulullah dalam mengirimkan pasukan perang,
termasuk para dai, ke seluruh penjuru jazirah pada waktu itu. Masjid juga
menjadi pengadilan untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.

Karena itu
umat Islam tidak perlu berkecil hati jika ada pihak-pihak tertentu yang
menganggap bahwa berpolitik di masjid itu salah atau tidak baik. Islam memang
berbeda dengan agama-agama lain. Mungkin agama lain mengkhususkan rumah
ibadahnya hanya untuk kegiatan-kegiatan peribadatan ritual, tapi tidak dalam
Islam. Meskipun sih, sebenarnya banyak contoh kasus yang beredar di dunia maya
menunjukkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar, banyak acara-acara keagamaan
agama lain yang terekam kamera dan beredar di dunia maya menunjukkan adanya
perbincangan-perbincangan politik yang bahkan mengerucut secara jelas mendukung
satu calon terjadi di rumah-rumah ibadah mereka. Dan ketika Rasulullah SAW sudah
mencontohkan, tentu umat Islam tidak perlu peduli dengan kasak-kusuk pendapat pihak-pihak
yang bertentangan dengan beliau SAW.