Polres Kota Bekasi Selidiki Pungutan Liar dan Intidimidasi Ketua RW “Preman”

Ngelmu.id – Beredarnya berita di media sosial mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh sekelompok Warga yang mengatasnamakan perwakilan RW 14  Kelurahan Harapan Jaya ke warga pengguna jalan umum milik Pemkot Bekasi di Seroja Raya, samping SMPN 5 Kota Bekasi, membuat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Harapan Jaya bergerak.
Setelah mendapatkan kepastian hukum kepemilikan jalan umum oleh Pemkot Bekasi yang ditandatangani oleh Lurah Harapan Jaya dan Camat Bekasi Utara, LPM berupaya melakukan mediasi untuk membuka portal jalan umum tersebut.
Sikap LPM atas kasus pungli oleh oknum RW di Bekasi

 

Sikap LPM atas kasus pungli oleh oknum RW di Bekasi

Namun, mediasi tersebut ditanggapi oleh aksi premanisme Ketua RW 14 dengan mengerahkan massa yang berupaya melakukan penutupan kembali jalan umum tersebut.

Menanggapi aksi premanisme dan pungutan liar tersebut, LPM Kelurahan Harapan Jaya kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus pungutan liar tersebut ke Polisi.

Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh unit Reskrimsus Polres Kota Bekasi dengan menurunkan Tim Saber Pungli ke lapangan pada Selasa, 17 Mei 2017.

Sebelumnya, diberitakan bahwa perwakilan RW 14 Kelurahan Harapan Jaya telah mengeluarkan surat edaran kepada warga penghuni samping SMPN 5 Kota Bekasi untuk membayar biaya kompensasi penggunaan jalan umum sebesar Rp 100 juta.

pungutan liar oleh oknum RW di Bekasi
pungutan liar oleh oknum RW di Bekasi

Padahal, berdasarkan pasal 47 ayat (4) UU 1/2011, fasilitas jalan umum yang dibangun oleh sebuah Perumahan merupakan milik Pemerintah Kota setempat, dalam hal ini Pemkot Bekasi. Namun jalan umum tersebut justru diklaim kepemilikannya oleh selompok warga yg mengatasnamakan perwakilan RW 14 Kelurahan Harapan Jaya.

Besaran pungutan liar yang ditagihkan oknum RW kepada warga

Klaim kepemilikan tersebut berlanjut kepada permintaan uang secara paksa yang disertai penutupan jalan umum akses satu satunya bagi warga.

Menyikapi maraknya pungutan liar di Kota Bekasi, Walikota Bekasi Rahmat Effendi pada awal April 2017 telah membentuk Tim Saber Pungli yang terdiri dari unsur Walikota, Kapolres, dan Kejaksaan.

Struktur organisiasi tertinggi ada di tangan Wali Kota Bekasi sebagai Penanggung Jawab Tim Saber Pungli; kemudian Pengendali Tim Saber Pungli di antaranya Wakil Wali Kota bersama Kapolrestro Bekasi Kota, Komandan Kodim 0507, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi‎, Sekda Kota Bekasi; sedangkan Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli dijabat Waka Polrestro Bekasi Kota.