‘Polri Bisa Jadi Tebang Pilih Kasus Steven Hadisurya dan Nathan Suwanto’

Ngelmu.id – Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, menilai, bisa jadi
Polri melakukan tebang pilih terkait kasus ujaran kebencian. Beberapa kasus
ujaran kebencian seperti yang dilakukan Steven terhadap Gubernur NTB, ancaman
pembunuhan Nathan pada anggota legislatif, dan ujaran-ujaran kebencian lainnya
masih tidak jelas penanganan kasusnya.

“Ada batasan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
pejabat polisi tidak boleh ikut kegiatan politik praktis tetapi sanksinya jika
dilanggar tidak ada. Dengan kondisi demikian, maka kemungkinan-kemungkinan
polisi melakukan tebang pilih dalam penerapàn hukum bisa terjadi. Demikian pula
terhadap kasus tersebut,” ujarnya dikutip dari Republika.co.id Selasa
(2/5).
Namun, kata dia, hal tersebut tentu tidak bisa dibuktikan
dengan mudah. Sebab, sudah menjadi dalil lembaga kepolisian merupakan lembaga
independen.
Menurut Dosen Program Pascasarjana Kajian ilmu Kepolisian
Universitas Indonesia ini, sudah menjadi dalil umum di negara manapun lembaga
kepolisian bersifat independen dan harus melayani masyarakat dengan cara tidak
memihak.”Hal tersebut bisa terwujud juga tidak terlepas dari strukturisasi
lembaga kepolisian di suatu negara,” katanya.
Bambang menjelaskan, di Indonesia, posisi Polri sesuai denan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian berada di bawah langsung
Presiden. “Tidak terdapat regulasi yang membatasi  (ada sanksi) hubungan Presiden dengan Polri
juga dengan kelompok sosial ekonomi,” katanya.
Tidak adanya sanksi jika polisi didapat ikut dalam kegiatan
politik, menurut dia, akan membuka jalan polisi untuk melakukan tebang pilih
dalam penegakan hukum.
Sebelumnya, penanganan kasus ujaran kebencian berupa
penghinaan Steven terhadap gubernur NTB tidak jelas keberlanjutannya.
Kepolisian berdalih, Steven sudah tidak berada di Indonesia lagi.
Sedangkan untuk kasus Nathan, Fadli Zon resmi melaporkan
Nathan ke Bareskrim Mabes Polri pada Senin (1/5) lalu. Selain Fadli, Wakil
Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, juga melaporkan hal tersebut ke
Bareskrim Polri. Advokat Fahira tergabung dengan nama Tim Bang Japar
(Kebangkitan Jawara dan Pengacara). Fahira sendiri diketahui sebagai ketua umum
Bang Japar.
“Tweet yang bersangkutan mengandung ancaman kekerasan,
akan membunuh beberapa tokoh nasional. Salah satunya adalah ketua umum kami,
ibu Fahira Idris,” ujar pengacara Idris, Juju Purwantoro, di kantor
Bareskrim Polri, kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan
Merdeka Timur, Senin (1/5/2017).