Presiden Minta Bantuan Ulama, KH Didin: Ulama Juga Harus Dihargai Pemerintah

Ngelmu.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para ulama membantu menjaga kerukunan umat pada tahun-tahun politik 2018-2019. Menanggapi hal tersebut, Prof KH Didin Hafidhuddin MSc berpendapat, wajar presiden meminta para ulama untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat.

KH Didin mengatakan, peran para ulama sangat menentukan dalam mendinginkan suasana dan mendamaikan umat. Insya Allah dari dulu ulama selalu mendinginkan dan mendamaikan masyarakat.

“Oleh karena itu saya berharap ulama juga harus dihargai juga oleh pemerintah, kan sekarang kesannya beberapa ustaz diperlakukan sangat tidak manusiawi,” kata KH Didin dikutip Republika.co.id, Jumat (15/9).

Ia menegaskan, perlakukan ulama dengan baik dan wajar oleh pemerintah. Sebab, ulama tidak punya maksud apapun kecuali ingin membangun bangsa dan negara Indonesia dengan baik.

Pemerintah harus paham, ketika ulama mengkritik bukan berarti benci. Ulama mengkritik karena sayang dan cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Ia mengungkapkan, para ulama ingin NKRI tetap utuh, baik, stabil dan program pemerintah berjalan dengan baik. Sebaliknya, kalau peran ulama tidak berjalan, masyarakat akan goncang. Sebab, para ulama ada di hati masyarakat karena mereka bergaul sehari-hari dengan masyarakat.

Mengenai apa yang bisa dilakukan ulama untuk menjaga keutuhan di tahun-tahun politik, KH Didin berpendapat, ulama bisa mengajak masyarakat berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.

“Berbuat yang terbaik sesuai dengan bidangnya masing-masing, menjaga keutuhan, keamanan, toleran, tasamuh, perbedaan politik tidak boleh kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan dan pertentangan,” ujarnya.

KH Didin juga meminta pemerintah bersikap adil kepada semua partai politik. Sebab, bersikap adil adalah upaya menjaga kerukunan. Sebagai contoh, ada ketidakadilan hukum terhadap salah satu tokoh parpol yang melakukan ujaran kebencian terhadap umat agama lain. Tapi sekarang tidak mendengar proses hukum yang dilakukan pemerintah terhadapnya.

Menurutnya, hal-hal seperti ini akan menyebabkan kecemburuan. Kalau dibiarkan akan sangat berbahaya dampaknya terhadap kerukunan. “Jadi, pemerintah harus adil dan ulama berbuat baik, Insya Allah ujungnya akan baik untuk masyarakat,” tegasnya.

KH Didin juga berpesan kepada rakyat Indonesia menjelang memasuki tahun-tahun politik pada 2018-2019. Menurutnya, rakyat harus menjadikan pesta demokrasi layaknya pesta. Jangan menganggap Pemilu dan Pilkada sebagai sesuatu yang menakutkan dan menyeramkan.”Harus dianggap hal yang menggembirakan, namanya juga pesta, harus gembira. Cuma terkait dengan semua pihak, pemerintah, pelaksana, pusat maupun daerah,” ujarnya.