Menko Luhut Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta, Demi Siapa?

Ngelmu.com – Pro dan kontra mengenai reklamasi Teluk Jakarta kembali
memanas. Setelah sempat tertunda karena ditentang oleh berbagai pihak mulai
dari Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti sampai mantan Menko
Maritim Rizal Ramli, akhirnya Menko Maritim pengganti Rizal yaitu Luhut
Pandjaitan membuka kemungkinan untuk melanjutkan proses reklamasi tersebut.
Rizal yang dicopot jabatannya pada reshuffle kabinet oleh
Presiden Jokowi Juli lalu sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan untuk
membatalkan izin reklamasi Pulau G dan moratorium reklamasi. Tidak pakai berlama-lama, setelah berhasil menduduki jabatan Rizal, Luhut
langsung tancap gas untuk melancarkan proyek reklamasi. Luhut menyebutkan,
semua proyek pembangunan reklamasi akan dilanjutkan tanpa terkecuali, termasuk
pembangunan Pulau G yang sudah distop Rizal Ramli karena didapati melakukan
pelanggaran berat dalam berbagai sektor.
Menurut Luhut, pihaknya telah mengumpulkan semua data dari
stakeholder terkait pembangunan reklamasi, dan telah mendengarkan penjelasan
banyak pihak termasuk dari PLN. Hasilnya pembangunan pulau buatan ini
diputuskan dapat dilanjutkan.
Sontak saja keputusan Luhut ini membakar amarah berbagai
pihak, termasuk para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Indonesia. Adik-adik
mahasiswa ini langsung melangsungkan aksi demonstrasi damai ke kantor Kemenko
Maritim pada hari Selasa tanggal 13 September 2016. 
BEM UI melakukan aksi untuk menolak reklamasi Teluk Jakarta
Tuntutan para mahasiswa dalam demonstrasi tersebut adalah untuk mengadakan tatap muka langsung dengan Menko Maritim Luhut Pandjaitan. Akhirnya pada pukul 20.00 WIB perwakilan mahasiswa diterima oleh Menko Luhut Pandjaitan di kantornya.
Perwakilan mahasiswa BEM UI diterima oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan. Pertemuan ini ditujukan agar Menko mengubah kebijakan untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta yang sempat dimoratorium oleh Menko sebelumnya yaitu Rizal Ramli.
Selain para mahasiswa dari BEM UI tampak dalam demonstrasi
damai tersebut mahasiswa yang mengenakan jaket almamater hijau. Mereka diketahui
berasal dari BEM UNJ.
BEM UI dan UNJ bergabung dalam aksi menolak dilanjutkannya reklamasi Teluk Jakarta
Keputusan Luhut untuk melanjutkan proyek reklamasi juga
mendapatkan kecaman dari sejumlah aktivis dan masyarakat nelayan yang tergabung
dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ). Mereka menilai Luhut lebih
berpihak kepada kepentingan perusahaan pengembang daripada rakyat banyak. Salah
satu anggota KSTJ, Tigor Gemdita Hutapea mengatakan, sedikitnya ada 9
(sembilan) kesalahan yang dilakukan Luhut ketika memutusakan untuk melanjutkan
reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau G.
Ini dia sembilan kesalahan Luhut terkait reklamasi Teluk Jakarta
Pertama, Luhut menentang pernyataan presiden yang meminta
agar pemerintah jangan sampai dikendalikan oleh swasta dalam mengambil
kebijakan terkait pembangunan di kawasan pesisir utara Jakarta.
Kedua, Luhut menyakiti hati nelayan dan memunggungi laut
dengan menghilangkan area tangkap nelayan.
Ketiga, Luhut juga merusak lingkungan karena melanjutkan
reklamasi yang sudah terbukti akan merusak ekosistem Teluk Jakarta.
Keempat, Luhut mendukung dan melindungi korupsi karena
proyek reklamasi Pulau G sendiri sudah diketahui publik sedang diselimuti kasus
grand corruption.
Kelima, Luhut melecehkan pengadilan yang telah memutus
Reklamasi Teluk Jakarta harus berhenti.
Keenam, Luhut juga melanggar UU Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil karena tidak adanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
sebagai dasar kebijakan pemanfaatan ruang di pesisir untuk reklamasi.
Ketujuh, Luhut melanggar prinsip kehati-hatian dengan
melanjutkan reklamasi yang sudah banyak dipastikan akan menimbulkan kerusakan.
Kedelapan, Luhut tidak transparan karena tidak pernah
membuka data-data tim komite gabungan pemerintah terkait penghentian proyek
Pulau G. Alih-alih ia malah membuat keputusan sepihak untuk menguntungkan
pengusaha.
Kesembilan, Luhut mengkhianati semangat pemerintahan Jokowi
untuk membangun poros maritim dan negara kepulauan dengan membangun pulau palsu
yang menggusur nelayan tradisional.
Tapi Luhut Pandjaitan punya jawaban juga atas
tudingan-tudingan tersebut. Luhut menegaskan bahwa keputusannya untuk
melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah sesuai demi kepentingan
nasional dan DKI Jakarta.
Yang utama menurut dia pulau-pulau reklamasi tersebut akan
berfungsi sebagai giant sea wall yang
berfungsi untuk menangkal rob air laut membanjiri Jakarta yang memang berada di
bawah permukaan laut.  Pulau-pulau
reklamasi tersebut juga diklaim bakal bisa menangkal penurunan permukaan tanah
Jakarta yang dinyatakannya turun 7,5 cm per tahun.
Selain itu, Luhut juga mempertimbangkan sumber air di
Jakarta. Ia berpendapat jika bendungan hasil reklamai sudah jadi, maka nanti 2
meter di bawah air asin dan sisanya air yang bisa diproses jadi air minum.
Luhut sendiri yakin dengan keputusannya karena menurutnya Kemenko
Kemaritiman sudah mendalami kajian dari Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) hingga PLN, termasuk kajian hukum karena ada putusan PTUN.
Selain itu dari sisi pengembang yang menurut para aktivis
adalah pihak yang dilindungi dan diuntungkan, Luhut bersikeras bahwa semua
syarat untuk melanjutkan reklamasi pantai utara di Jakarta sudah beres dan bisa
dipenuhi pengembang. Termasuk di dalamnya adalah dokumen Amdal.

Persoalan nelayan yang khawatir akan kehilangan kemampuan
melaut akibat reklamasi, Luhut mengklaim sudah dipikirkan dengan matang juga. Ia
berpendapat bahwa pada dasarnya zona yang akan digunakan untuk reklamasi memang
sudah sangat tercemar sehingga nelayan tidak bisa menangkap ikan di sana.
Luhut mengungkapkan, nelayan nantinya akan mendapat rumah
susun yang layak jika proyek reklamasi Pulau G telah kembali dijalankan. Luhut
juga mengizinkan 1.900 kapal yang ada di wilayah tersebut dapat berlayar hingga
ke Pulau Natuna. Tak hanya itu, mantan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan
ini juga menjanjikan para nelayan di pulau tersebut untuk melaut di pulau
dengan air yang masih bersih. Menurutnya nelayan bisa masuk ke pulau yang
airnya bersih, yaitu 12 km atau 13 km dari pantai Jawa.

Soal maraknya penolakan,
Luhut menilai masalah reklamasi ini hanya dipolitisasi saja.
Meskipun demikian menurut Muslim Muin, Ketua Kelompok Keahlian
Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), proyek reklamasi bukan hanya akan
menguntungkan sebagian kecil orang berduit saja, tapi malahan berpotensi memperparah banjir Jakarta, merusak lingkungan laut, dan mempercepat pendangkalan sungai. 
Bendungan raksasa di mulut-mulut sungai, menurut Muslim,
akan memperlambat aliran air dan mempercepat pendangkalan, yang pada akhirnya
memperparah banjir ke bagian hulu.
Senada dengan Muslim, Sohei Matsuno, profesor asal Jepang
yang mengajar di sebuah universitas Palembang, melalui makalah berjudul
“Jakarta Flood Prevention With a True Cause”, menilai proyek itu sangat mahal.
Pertama, fondasi tanggul laut Teluk Jakarta lebih dalam ketimbang tanggul
Afsluitdijk di Belanda. Artinya, memerlukan biaya jauh lebih besar. Demikian
pula biaya pengurukan pulau-pulaunya.
Kedua, menurut Sohei, akan sangat mahal pula biaya ekonomi
dan sosial untuk memindahkan berbagai pemangku kepentingan di situ, termasuk
nelayan dan mereka yang bertumpu hidup pada ekonomi pesisir.
Sohei memperkirakan, harga tanah di pulau-pulau buatan itu
bisa mencapai Rp 40 juta per meter persegi sebagai akibat mahalnya biaya
pembangunan proyek. Investor swasta yang terlibat hampir mustahil menyediakan lahan
murah untuk orang-orang miskin yang tergusur. Mereka akan membangun pasar real
estate kelas atas.
Kementerian Lingkungan Hidup pada 2003 menyebutkan,
pengurukan laut (reklamasi) akan merusak ekosistem Teluk Jakarta, menghilangkan
sepenuhnya hutan mangrove. Padahal, hutan ini berperan penting sebagai benteng
alami daratan dari gempuran air laut, tempat hunian beragam satwa khas, serta
sebagai tempat berkembang biak aneka hewan laut. Pengurukan akan mengancam
sektor perikanan lokal, tumpuan hidup nelayan, dan memicu konflik sosial.
Lembaga swadaya masyarakat Koalisi Rakyat untuk Keadilan
Perikanan menilai pembangunan ini hanya modus melindungi properti perumahan,
pergudangan swasta, dan kawasan elite. Sebaliknya, dua pelabuhan ikan
tradisional akan ditutup dan puluhan bahkan ratusan ribu warga nelayan harus
dipindahkan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai proyek ini
tidak masuk akal, karena akan merusak lingkungan pantai Jakarta secara
keseluruhan, serta menyalahi konsep pembangunan maritim yang dipromosikan
Presiden Joko Widodo.
Tentu saja para “kritikus” ini bukan hanya bisa asal kritik
saja. Mereka juga mengajukan saran yang lebih murah dan masuk akal jika yang
memang dituju adalah mengatasi banjir Jakarta. Sohei dan Muslim, misalnya,
mengusulkan pembangunan tanggul pantai yang lebih sederhana pada daerah yang
mengalami penurunan tanah, serta mempertinggi tanggul sungai di daerah muara.
Gambaran rencana reklamasi Teluk Jakarta. Nantinya kawasan ini akan menjadi kawasan perumahan, pusat perbelanjaan dan perkantoran mewah. Apa ada masa depan bagi masyarakat kebanyakan di sana?
Kenyataannya proyek reklamasi sendiri memang lebih banyak
digarap oleh pengembang swasta. Data yang diperoleh Kompas.com dari Badan
Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menyebutkan, sembilan pengembang tersebut adalah:
  1. PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda
  2. PT Pelindo II
  3. PT Manggala Krida Yudha
  4. PT Pembangunan Jaya Ancol
  5. PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu)
  6. PT Jaladri Eka Pasti
  7. PT Taman Harapan Indah
  8. PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro)
  9. PT Jakarta Propertindo.

Nantinya pulau-pulau reklamasi tersebut akan menjadi semacam
kota baru yang mewah dan modern lengkap dengan gedung-gedung apartemen dan
pusat perbelanjaan mewah. Sudah pasti bukan masyarakat berpenghasilan rendah
yang akan tinggal di kawasan tersebut, Sob.