Rachmawati Sebut Tersangka Utama BLBI Adalah Megawati

Ngelmu.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan
Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung
sebagai tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI).

Dalam keterangan yang disampaikan hari Selasa lalu (25/4),
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti
permulaan yang kuat dalam kasus ini.
Menyusul krisis moneter yang terjadi pada 1997 dan 1998, BI
mengucurkan bantuan untuk menjamin likuiditas sebanyak 48 bank yang bangkrut
akibat krisis. Total bantuan yang dikucurkan sebesar Rp 147,7 triliun.
Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, tak kurang dari Rp 138,4
triliun dari total bantuan itu menguap tidak jelas.
Penetapan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka
kasus SKL BLBI, menurut tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri, kurang tegas
dan kurang memperlihatkan rasa keadilan.
Bagaimanapun, sebut putri Bung Karno itu, Syafruddin adalah
pelaksana dari sebuah peraturan yang memungkinkan SKL diberikan kepada debitur
BLBI yang bandel.
Peraturan yang dimaksud Rachma adalah Inpres 8/2002 tentang
Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan
Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan
Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
Inpres 8/2002 itu ditandatangani Megawati Soekarnoputri,
presiden ketika itu, pada tanggal 30 Desember 2002.
“Ini adalah bonggol dari persoalan SKL BLBI. Kepala BPPN
hanya menjadi pelaksana dari kebijakan yang diputuskan dia (Megawati) sebagai
presiden,” ujar Rachma di sela menghadiri pernikahan putri Komandan Komando
Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Letjen Agus Sutomo, di TMII, Jumat malam
(28/4).
“Syaf, kalau pun bersalah, kesalahannya adalah karena
mengikuti Inpres yang ditandatangani Mega,” ujarnya lagi.
Karena itu, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini
berharap KPK tidak berhenti pada pejabat yang melaksanakan kebijakan.
Di sisi lain Rachma berharap agar upaya mengungkap
megaskandal ini tidak sekadar dijadikan alat tawar menawar menyusul wacana
kocok ulang kabinet.“Jangan sampai upaya kali ini hanya dijadikan tekanan ke
arah reshuffle kabinet. Ini harus tuntas. Mega tersangka utama, dan harus bertanggung
jawab,” demikian Rachma, dikutip dari RMOL.co.