Reklamasi di Tengah Bau Busuk ‘Selingkuh’ Pengusaha dan Penguasa

Reklamasi Teluk Jakarta sebenarnya bukan isyu yang baru-baru ini berkembang. Kenyataannya rencana reklamasi Teluk Jakarta terjadi pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1995 atau 3 tahun sebelum jatuhnya rejim Pak Harto.
Beginilah gambaran rencana reklamasi di Teluk Jakarta. Kawasan ini luasnya kira-kira sama dengan 14 kelurahan.
Adalah Ir. Ciputra yang merupakan pelopor reklamasi di Indonesia. Rawa
Ancol dengan luas 552 hektar menjadi ”matang” setelah diuruk. PT Pembangunan
Jaya, sebuah perusahaan kongsian dengan Perancis, ”Citra Baru”, menguruk Ancol
selama tiga tahun dan empat bulan. Pengurukan akhirnya diselesaikan pada
Februari 1966.
Pengembangan Kawasan Ancol yang sekarang menjadi pusat hiburan
berskala regional itu dianggap sebagai sebuah kebanggan. Terlebih lagi setelah
Ciputra membangun taman hiburan Dunia Fantasi dan Pasar Seni Ancol yang sampai
saat ini menjadi tujuan hiburan utama di Jakarta.
Siapa tidak tahu Dunia Fantasi? Taman hiburan ini terkenal di Asia Tenggara. Lahan tempat berdirinya Dufan dulunya adalah kawasan rawa yang direklamasi menjadi Ancol.
Keberhasilan pengembangan kawasan Ancol yang nyata memberikan
profit yang tidak sedikit membuat Ciputra melirik kawasan Pantai Indah Kapuk
yang berada di sisi jalan akses Jakarta menuju Bandara Soekarno Hatta.
Namun, kali ini tidak mudah membangun PIK. Masyarakat mulai
kritis. Mulai ada pertanyaan terkait isu-isu lingkungan pasca reklamasi
terhadap Pantai Indah Kapuk.
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil
Salim juga terbilang kritis. Kebetulan, Emil Salim adalah salah satu pejabat
Indonesia yang berintegritas sehingga kata-katanya didengarkan.
Emil Salim melalui surat nomor B-655/Men.KLH./3/1992, yang
ditujukan kepada Pemda DKI Jakarta, mempersoalkan kehadiran Mandara Permai di
PIK. Kata Emil, izin diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu
menyurvei amdal.
Akan tetapi ternyata kemenangan masih berpihak kepada perusahaan
pengembang meski sejak awal pembangunannya, seperti terekam dalam catatan media
massa, PIK memang sudah mengundang berbagai kontroversi. Alur kisahnya berawal
dari Izin Menteri Kehutanan tahun 1984 yang dianggap sangat aneh oleh banyak kalangan.
Sebab pada intinya menyetujui proses Ruilslag (tukar guling), areal hutan
konservasi di kawasan Kapuk dengan lahan hutan di wilayah Sukabumi dan Cianjur.
Padahal ditilik dari berbagai aspek, terutama aspek hydrogeography
proses tukar guling ini sangat sulit dipahami dengan akal sehat. Sebab lokasi
PIK tidak dalam satu catchment area dengan hutan penggantinya. Wajar bila banyak kalangan menduga telah terjadi praktik KKN dibalik penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan tersebut. 
Dari rawa akhirnya PIK menjadi perumahan dengan nilai jual tinggi.
Di Jalan Trimaran Indah, PIK misalnya, harga jual rumah bekas mencapai Rp 38
juta per meter persegi. Sebuah rumah dengan luas bangunan 1.000 meter persegi
dihargai Rp 30 miliar.
Dari rawa-rawa kawasan Pantai Indah Kapuk ‘disulap’ menjadi kawasan elit dengan harga rumah puluhan miliar.
Areal Pemukiman super elite yang sudah terbangun lama, baru
memiliki Amdal sekitar tahun 1995. Terbitnya Amdal secara misterius ini agaknya
sekedar formalitas untuk merespons proses keras Komisi D dan Komisi A DPRD DKI
Jakarta dalam rapat bersama eksekutif.
Adanya beragam misteri dan keanehan dalam sejarah pembangunan PIK
tersirat menjelaskan adanya konspirasi pengusaha-pengusaha yang sistematik
dalam mengeksploitasi areal hutan rawa di kawasan ini. Hal semacam ini memang
bisa dimaklumi sebagai tradisi dan gaya hidup penguasa dan pengusaha di masa
Orde baru.
Terakhir pada tanggal 13 Juli 1995 Presiden Soeharto menerbitkan
Keppres Nomor 73/1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga Tangerang dan Keppres
No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Khusus untuk reklamasi
Pantai Utara Jakarta (Teluk Jakarta) luas lahan hasil reklamasi direncanakan
2.700 hektar atau diproyeksikan akan ada tambahan lahan setara 14 kelurahan
baru.
Keppres tersebut menetapkan Reklamasi Pantura sebagai satu-satunya
jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai untuk mewujudkan
Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan. Kawasan andalan diartikan sebagai
kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan
perkembangan kota.
Proyek tersebut buyar setelah krisis moneter dan kejatuhan Orde
Baru terjadi. Pemerintah di era reformasi akhirnya mencabut keppres mengenai
reklamasi tersebut.
Menteri Agraria Hasan Basri Durin, ketika itu, mengatakan,
pengaturan dengan keppres aturan hukumnya terlampau tinggi. Dengan keppres,
dikhawatirkan terjadi penyimpangan tata ruang dan pemberian fasilitas. Meski
demikian, Durin menambahkan, pencabutan keppres tidak otomatis menghilangkan
proyek yang ada. Proyek dapat terus dijalankan jika disetujui gubernur atau
pemerintah daerah. Proyek juga harus disesuaikan dengan tata ruang, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta disetujui perusahaan pengembang yang telah ada. 
Ternyata pada tahun 2003 Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan
Surat Keputusan No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan
Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta pada 19 Februari 2003. Dalam
keputusan tersebut dinyatakan bahwa hasil studi AMDAL menunjukkan kegiatan
reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan. 
Namun, Surat Keputusan tersebut kemudian digugat oleh 6 perusahaan
pengembang yang telah melakukan kerjasama dengan Badan Pengelola Pantai Utara
untuk melakukan reklamasi Pantura Jakarta. Perusahaan tersebut antara lain PT.
Bakti Bangun Era Mulia, PT. Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yudha, PT.
Pelabuhan Indonesia II, PT. Pembangunan Jaya Ancol dan PT. Jakarta Propertindo.
Gugatan tersebut mempermasalahkan dua hal pokok terhadap SK
Menteri LH No. 14 Tahun 2003 yaitu Kewenangan Menteri LH menerbitkan keputusan
ketidaklayakan lingkungan rencana reklamasi pantura jakarta dan kewenangan
Menteri LH untuk mewajibkan instansi yang berwenang untuk tidak menerbitkan
izin pelaksanaan Reklamasi Pantura.
Dalam persidangan di PTUN tingkat pertama dan kedua, Majelis Hakim
mengabulkan gugatan para pengusaha (Penggugat).Dalam tingkat kasasi, Majelis
Hakim berhasil memenangkan Menteri LH dan Penggugat Intervensi lainnya.Namun di
tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung kembali memenangkan para pengusaha
dan mencabut putusan kasasi. Putusan PK menyatakan dicabutnya status hukum
keberlakuan SK Menteri LH No. 14 Tahun 2003 sehingga proyek reklamasi tetap
dilanjutkan.
Pada tahun 2008 muncul Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008
tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Puncak, Cianjur (masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Perpres No. 54 Tahun
2008 ini mencabut Kepres No. 52 Tahun 1995 dan Keppres No. 73 Tahun 1995 soal
reklamasi namun sepanjang yang terkait dengan penataan ruang.
Kemudian pada tahun 2012 (masa Gubernur Fauzi Bowo/Foke), DPRD
Jakarta mengesahkan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah 2030 (Perda No. 1 Tahun 2012) yang menggantikan Perda No. 6 Tahun
1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
habis masa berlakunya tahun 2010.
Dalam Perda ini, ditetapkan jika Kawasan Tengah Pantura akan
dijadikan lokasi program pengembangan baru di DKI Jakarta. Tidak
tanggung-tanggung, Kawasan Tengah Pantura dijadikan sebagai kawasan Pusat
Kegiatan Primer yang berfungsi melayani kegiatan berskala internasional,
nasional atau beberapa provinsi. Kawasan Tengah Pantura akan menjadi pusat
niaga baru di bidang perdagangan, jasa, MICE (Meeting, Incentives, Convention,
Exhibition), dan lembaga keuangan.
Pada tahun 2015 (masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama/Ahok),
pembangunan di Teluk Jakarta mulai bergerak dengan dikeluarkannya izin
reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K. Masih ada sekitar 13 Pulau
yang belum mendapat izin pelaksanaan reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
Pada tanggal 31 Mei 2016 yang lalu Majelis hakim di Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas Surat
Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin
reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Suasana di Pulau G, hasil reklamasi yang ditentang pengembangannya oleh Asosiasi Nelayan
Menko Maritim, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Perhubungan, sempat akan mengeluarkan SKB
untuk menghentikan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. Tetapi hingga Rizal
Ramli, Menko Maritim, dicopot dari jabatannya, kemudian diganti Luhut Binsar
Pandjaitan, belum ada SKB yang keluar.
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Luhut Pandjaitan selaku
Menko Maritim sudah memutuskan untuk kembali melanjutkan proyek reklamasi Teluk
Jakarta tersebut. Meskipun mendapatkan protes keras dari berbagai pihak hingga
memancing demonstrasi mahasiswa yang akhir-akhir ini jarang sekali terjadi,
Luhut bergeming.
Luhut beralasan bahwa proyek reklamasi sudah memenuhi seluruh
persyaratan termasuk AMDAL. Ia sangat yakin bahwa mega proyek tersebut tidak
akan berdampak buruk bagi lingkungan. Sebaliknya ia percaya penuh bahwa mega
proyek ini justru akan memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang luar biasa
besar dan baik bagi masyarakat Jakarta dan Indonesia.
Semoga saja itu memang benar. Sebab Teluk Jakarta adalah sebuah
kawasan perairan yang kaya dengan hasil lautnya berupa hewan laut seperti ikan,
kerang, kepiting, dan udang. Perairan Teluk Jakarta menjadi salah satu pemasok
ikan dan hewan lainnya di Jakarta.
Wilayah Teluk Jakarta juga menjadi tempat yang penting bagi
masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang mata pencahariannya adalah nelayan.
Perkampungan nelayan sudah berdiri lama dan kehidupan mereka bergantung pada
laut di Teluk Jakarta. Teluk Jakarta juga menjadi habitat bagi burung laut
Cikalang Christmas. Bahkan, Teluk Jakarta pernah diusulkan untuk menjadi cagar
alam karena menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas.

Burung Cikalang Christmas adalah fauna unik yang berhabitat di Teluk Jakarta
Semoga reklamasi Teluk Jakarta bukan hanya akal-akalan untuk melanggengkan nafsu para pengusaha yang haus harta. Soalnya tidak bisa dipungkiri banyak kasus terkait pengembang, contohnya pengembangan kawasan PIK yang penuh kontroversi, berbau busuk hasil kong kalikong penguasa dan pengusaha. 
Tapi itu kan dulu, di orde yang katanya memang penuh korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau pemerintahan ini, yang bersih, jujur, dengan jargon revolusi mentalnya yang membahana, tentu tidak sama.
Semoga…