Setnov yang Kasihan, Jagonya Keok di Pilkada, Dirinya pun Segera Jadi Tersangka KPK

Ngelmu.id – Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto rupanya
sedang mengalami musibah dalam hidupnya. Setelah jagoannya Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat kalah dalam
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, dirinya pun bersiap menjadi
tersangka kasus e-KTP yang melibatkan dirinya.

Terbaru, internal Partai Golkar mulai bergejolak akibat
proses hukum terhadap Ketua Umum mereka, Setya Novanto, dalam perkara korupsi
proyek E-KTP .
“Kami sedang konsolidasi internal melihat dinamika
proses hukum Ketua Umum. Enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi
ini bagaimana Golkar selamatkan partai,” ujar politikus senior Golkar,
Yorrys Raweyai, dalam diskusi bertajuk “Partai Politik dan Budaya
Korupsi” di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pekan lalu, salah
seorang saksi dari konsorsium proyek E-KTP menyebutkan bahwa Setya Novanto
mendapat bagian 7 persen dari proyek pengadaan. Novanto pun sudah dicegah ke
luar selama enam bulan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yorris menyatakan, struktur Dewan Pembina, Dewan Kehormatan,
DPP tingkat 1 dan 2, sampai Dewan Pakar mendukung langkah konsolidasi tersebut.
Mereka menilai konsolidasi sangat penting agar Golkar mampu
menghadapi proses Pilkada Serentak tahun 2018, dan Pemilu Legislatif serta
Pemilu Presiden tahun 2019. 
“Ketua Umum hampir pasti jadi tersangka. Kita
harus pahami sekarang, sudah pencekalan. Golkar ambil sikap proaktif untuk
selesaikan ini demi partai,” ujar Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
DPP Golkar ini.
Meski begitu, Yorrys belum memastikan apa langkah konkret
yang akan diambil partai terkait kasus hukum Novanto.”Kami sedang
mewacanakan dengan berbagai langkah berlandaskan aturan yang terikat dengan
perundang-undangan,” ungkap Yorrys.
Sebelumnya sejak Senin (10/4/2017) lalu Setnov dicegah dan
ditangkal (cekal) oleh kantor keimigrasian seluruh Indonesia, sehingga tak bisa
bepergian ke luar negeri. Kebijakan cekal tersebut diakui oleh Direktur
Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F Sompie.
”Benar, kami telah mencekal Ketua DPR Setya Novanto untuk
bepergian ke luar negeri. Itu setelah kami mendapat surat permintaan pencekalan
dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ungkap Ronny beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, pencekalan Setnov tersebut efektif sejak
Senin (10/4/2017), bersamaan dengan penerimaan surat permohonan cekal yang
diterbitkan KPK. Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut mengatakan, nama Setnov
kekinian sudah masuk dalam sistem informasi peringatan yang terkoneksi ke
seluruh kantor keimigrasian seluruh Indonesia.”Sesuai permohonan KPK,
upaya pencekalan terhadap Setya Novanto diberlakukan hingga enam bulan ke
depan,” tuturnya.
Novanto sendiri sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
pada KPK di persidangan Terdakwa Irman dan Sugiharto. Ketika itu, sejumlah
kesaksian Novanto yang disampaikan dibawah sumpah dibantah oleh kedua terdakwa.