Sikap Mendagri yang Hendak Polisikan Ahokers yang Hina Jokowi Dinilai Berlebihan

Ngelmu.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik sikap Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo yang mengancam hendak mempolisikan seorang perempuan
berinisial VKL, yang menyebut rezim Pemerintahan Jokowi lebih buruk
dibandingkan rezim Pemerintahan SBY.

Menurut Fadli, tidak seharusnya Mendagri bersikap reaktif
kepada pihak yang memiliki pendapat berbeda dengan Pemerintah.
“Menurut saya agak berlebihan ya, kan orang bebas
berpendapat dijamin oleh konstitusi di depan umum ya. Terlepas apapun
pendapatnya, kecuali pendapat itu melanggar hukum,” kata Fadli di Kompleks
Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (12/5).
Fadli menilai, pernyataan yang dikeluarkan VKL terkait rezim
Jokowi itu bukan masuk kategori pelanggaran. Pernyataannya kata Fadli, adalah
bagian dari kebebasan berekspresi.
“Kalau ada orang berpendapat cuma bicara begitu lagi
kan, yang diungkapkan Veronica itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi.
Tidak boleh dikriminalisasi. Mau dukung Pak Ahok, mau dukung Pak Jokowi, mau
mengkritik Pak jokowi itu pendapat dijamin oleh konstitusi,” kata Fadli.
Fadli meminta Mendagri bersikap arif untuk tidak memperkeruh
situasi pascapilkada dan putusan Ahok. Sebagai pejabat negara, mestinya Mendagri
mampu menciptakan suasana iklim yang lebih kondusif bagi bangsa, bukan
sebaliknya.
“Saya kira kita sudah terlalu banyak masalah berseliweran yang
menimbulkan ketidakpastian dan juga pemerintah mestinya membuat satu iklim yg
kondusif. Iklim yang aman, nyaman,” katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyurati VKL lantaran
dalam orasinya dianggap memprovokasi massa dan menyebut rezim Pemerintah
Presiden Joko Widodo lebih buruk dibandingkan Pemerintahan SBY.
VKL yang merupakan pendukung Basuki Tjahaja Purnama itu pun
diancam akan dilaporkan ke kepolisian oleh Mendagri jika tidak memberi
pernyataan maaf dan terbuka selama satu pekan.
“Saya segera akan kirim surat kepada dia untuk dalam
waktu satu minggu menjelaskan mengklarifikasi apa maksud pernyataan terbukanya
-yang memprovokator, memfitnah dengan kata-kata yang tidak pantas, kalau dalam
satu minggu tidak klarifikasi dan meminta maaf terbuka di media nasional, saya
sebagai pembantu presiden warga negara RI dan Mendagri akan melaporkan ke
Polisi,” katanya.