Sudirman Said, Tokoh Anti Korupsi Multi Talenta

Sudirman Said

Ngelmu.id – Sudirman Said dilahirkan di Brebes, pada tanggal 16 April 1963. Sudirman Said menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1990. Dia kini juga aktif dalam ikatan alumni sekolah tinggi ini. Ia dipilih sebagai Ketua Umum Ikanas Keuangan-STAN untuk periode 2013-2016. Kemudian ia menyelesaikan masternya di Bidang Administrasi Bisnis dari George Washington University, Washington, DC, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Terkenal sebagai tokoh anti korupsi, pekerja rehabilitasi kawasan bencana, eksekutif di industri minyak dan gas, serta direktur utama perusahaan senjata nasional. Sepak terjang Sudirman di bidang pemberantasan korupsi diwujudkan dengan mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Bersama beberapa aktivis anti korupsi lainnya seperti Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya.
Sudirman bersama MTI mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah. Beberapa kasus yang pernah didukung untuk diselesaikan oleh Sudirman antara lain:
Salah satu yang dilakukan Sudirman dalam usahanya untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan menciptakan dunia usaha yang bersih dan sehat. Bersama beberapa pegiat anti rasuah, Sudirman membentuk IICG. Didirikan pada 2 Juni 2000, IICG lahir untuk memasyarakatkan konsep, praktik, dan manfaat Good Corporate Governance (GCG) kepada dunia usaha. IICG merupakan salah satu peran masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis, dan bermartabat. Organisasi independen ini juga mendorong dan membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep Tata Kelola (Corporate Governance).
Pada tahun 2001 saat menjabat menjadi Ketua MTI Sudirman mendorong agar menteri yang terpilih dapat melepaskan jabatannya di parpol dan keterlibatannya dalam dunia usaha. Hal ini ditujukan agar adanya transparansi anggota kabinet. Menurut Sudirman, jabatan di partai politik dan keterlibatan dalam bisnis sangat mempengaruhi kredibilitas menteri bersangkutan.
Terkait kasus Korupsi Penyelewengan Dana Pemilu oleh Anggota KPU, Sudirman bersama Todung Mulya Lubis dan Imam B Prasodjo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan hasil audit terkait dugaan korupsi oleh KPU pada Pemilu 2004. Sudirman yang merupakan Ketua Badan Pelaksana MTI, bersama Todung dan Imam mendorong agar Ketua BPK dapat menemui Ketua KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewengan dana Pemilu.
Sudirman juga terlibat pada penyelesaian kasus mantan pimpinan KPK, Bibit dan Chandra (Cicak versus Buaya). Sudirman bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti selaku pendiri MTI mendorong agar dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak dikriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.
Karir puncak Sudirman Said adalah saat dia terpilih menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Kabinet Kerja Jokowi JK 2014-2019. Rekam jejak Sudirman Said dinilai cukup matang di ranah pertambangan. Karirnya sebagai pekerja rehabilitasi kawasan bencana, eksekutif di industri minyak dan gas, serta direktur utama perusahaan senjata nasional, membuat Jokowi menjatuhkan pilihan pada saat itu kepada Sudirman Said sebagai Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI. Sudirman Said adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016, Dia digantikan oleh Archandra Tahar pada reshuffle kabinet kedua.
Sebelum ditunjuk sebagai Menteri ESDM, kecemerlangan Sudirman di dunia pergerakan anti korupsi juga diapresiasi oleh dunia akademis. Saat Alm. Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang saat itu menjabat Rektor Universitas Paramadina sedang sakit-sakitan, Sudirman ditunjuk untuk menjadi Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Rektor Universitas Paramadina. Sudirman kemudian mendapat amanah menjadi Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh yang membuatnya harus meninggalkan Kampus Paramadina. Ia kemudian digantikan sesame pejabat rektor sementara yakni Sohibul Iman.
Sudirman Said

Saat Bencana gempa bumi dan tsunami mendera Aceh pada Desember 2004 membuat pemerintah harus segera merehabilitasi daerah paling barat Indonesia tersebut. Upaya merehabilitasi ini diwujudkan dengan Keputusan Presiden Nomor 63/M tahun 2005. Dalam keputusan tersebut Sudirman Said ditunjuk sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan. Ia bekerja di bawah Kepala Badan Pelaksana yakni Kuntoro Mangkusubroto. Badan Pelaksana ini mengemban beberapa tugas utama yakni mengelola dana yang mengalir dari kas negara dan berbagai lembaga serta negara donor, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembangunan sarana-sarana publik. Terhitung ada 120 lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, 430 LSM lokal, belasan lembaga donor bilateral dan multilateral yang bekerjasama. Hasil kerja nyata BRR sampai pertengahan 2007 yakni membangun 30 ribu unit rumah.

Sudirman juga mendorong transparansi BRR kepada publik. Untuk mencegah korupsi, Sudirman bersama BRR menerapkan kebijakan single income yakni transparansi pengelolaan anggaran, publikasi laporan keuangan dan akuntabilitas dan pengauditan secara rutin oleh pemerintah dan Satuan Pengawas Internal BRR. BRR juga membentu Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh dan Nias pasca Tsunami.
Sudirman juga pernah menjadi staf ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Sudirman Said aktif dalam transformasi PT Pertamina (Persero) dengan tugas melakukan pembenahan fungsi sekretaris perusahaan (2008) dan Suplly Chain Management (2008-2009). Sudirman menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno. Ia kemudian menjadi Deputi Direktur Integrated Supplay Chain (ISC) untuk mengatasi mafia impor BBM. Pada 20 Maret 2009 Sudirman tidak lagi menjabat menjadi Deputi Direktur ISC. Pasca jabatan tersebut, Sudirman kemudian dipercaya sebagai koordinator Restrukturisasi Aset dan Anak Usaha Pertamina.
Selain itu, Sudirman juga pernah menjabat sebagai Direktur Human Capital PT Petrosea Tbk dan Group Chief of Human Capital and Corporate Services PT Indika Energy Tbk. Pada Mei 2013 Sudirman Said dipercaya sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea mendampingi Eddy Junaedy yang diangkat menjadi Presiden Direktur. Sudirman kemudian melepaskan jabatan ini setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menjadi direktur utama PT Pindad.
Keberhasilan Sudirman Said dalam sektor pemerintah dan swasta membuatnya dipercaya menjadi Executive Director APEC CEO Summit 2013. Dalam acara tingkat internasional yang berlangsung pada 1-8 Oktober 2013 di Bali ini hadir 21 kepala negara anggota APEC serta 1200 CEO seluruh dunia dengan 200 di antaranya berasal dari Indonesia. Sebagai Executive Director, Sudirman mendorong APEC CEO Summit untuk menjembatani kepentingan bisnis pemerintah dan swasta. Pertemuan para CEO ini menghasilkan rekomendasi bagi 21 pemimpin ekonomi APEC seperti dalam hal memobilisasi dana dari sektor swasta ke sektor publik. Agenda pertemuan CEO ini juga untuk menggenjot usaha kecil menengah (UKM) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.
Sudirman Said

Setelah malang melintang di gerakan anti korupsi dan bisnis, Sudirman Said dipercaya menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero) sebuah perusahaan negara bidang persenjataan. Sudirman menggantikan posisi Tri Hardjojo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pindad. Sudirman mulai menjabat menjadi direktur utama perusahaan negara ini pada 4 Juni 2014 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK – 118/MBU/2014.

Di awal masa jabatannya, Sudirman langsung melakukan beragam inovasi untuk perusahaan yang memiliki sekitar 3000-an karyawan ini. Inovasi yang ia lakukan yakni menjalin kerjasama dengan dengan pebisnis senjata internasional. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk mempercepat alih teknologi sekaligus mengadopsi disiplin kerja dan budaya perusahaan asing. Kerjasama dengan pebisnis senjata internasional ia lakukan dengan meneken memorandum kesepahaman dengan Rheinmetall Denel Munition (RDM) di Pretoria, Afrika Selatan pada pertengahan September 2014. Ia juga sedang menyiapkan pabrik turret (persenjataan di atas tank) di Bandung bekerjasama dengan Belgia.
Selain membuka kerjasama dengan pihak asing untuk alih teknologi dan budaya perusahaan, Sudirman juga berusaha memberantas calo persenjataan yang merugikan negara. Hal itu ia wujudkan dengan membuat Pindad mampu menyediakan data pembanding Menurutnya para calo senjata mendapat keuntungan karena informasi yang asimetris. Sudirman mendorong agar Pindad juga dapat memiliki informasi spesifik mengenai sebuah senjata agar calo tidak bisa menaruh harga sembarangan untuk sebuah senjata.