Tanggapan ‘Makjleb’ Guru Besar ITS Terkait Tulisan “Rektor diminta Cegah Radikalisme”

Oleh: Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid Ph.D

Guru Besar ITS
Kompas edisi Minggu 7 Mei 2017 menyajikan headline
“Rektor diminta Cegah Radikalisme”. Ini permintaan Menristekdikti
pada para rektor dalam acara Deklarasi Semangat Bela Negara dari Semarang untuk
Indonesia di UNNES Sabtu kemarin.
Hemat saya, seruan semacam ini baik, tapi tidak akan
efektif. Mengapa? Karena seruan ini tidak dipijakkan pada analisis sosiologi
yang sahih atas kemunculan radikalisme.
Pertama, kampus adalah pasar gagasan yang di era digital ini
semakin menjadi market place of ideas. Kampus bertugas membangun kemampuan
berpikir kritis bagi mahasiswa. Di kampus mereka belajar mengunyah berbagai
gagasan untuk membangun gagasan baru mereka sendiri -dalam lingkungan yang
lebih terkendali.
Kedua, kebangkitan radikalisme adalah gejala yang bersifat
global. Di Indonesia radikalisme hampir selalu dikaitkan langsung dengan Islam
walau ini tidak dinyatakan secara terus terang. Cara ini justru berbahaya.
Kesalahan terbesar media utama bukan pada penyebaran hoax tapi pada
penyembunyian fakta. Kesalahan media tidak hanya pencampuradukan kebenaran
dengan kebathilan, tapi juga penyembunyian kebenaran.
Radikalisme terjadi di mana-mana, termasuk di negara-negara
mayoritas katolik, kristen atau budha dan hindu. Ini juga sekaligus sering
dikaitkan dengan rasisme. Di AS ras kulit putih Kristen menganggap kelompoknya
yang paling patriotik.
Ketiga, penyebab kemunculan paham radikal itu hanya satu
yaitu ketidakadilan dan ketimpangan. Jadi sikap radikal itu bukan sebab, tapi
akibat dari ketidakadilan dan ketimpangan yang dibiarkan terus terjadi oleh
para penguasa yang seharusnya justru menegakkan keadilan.
Keempat, sekulerisme -sebagai paham yang memisahkan agama
dengan politik- yang dianut banyak negara-bangsa adalah paham radikal.
Pancasilaisme juga paham radikal. Setiap isme yang bergelora dan inspiratif
selalu bersifat radikal.
Kelima, yang menganut paham bukan hanya negara, manusia dan
kelompok tapi juga lembaga. Bahkan Ivan Illich menyebut persekolahan -sebagai
lembaga- telah dan sedang melakukan monopoli radikal atas sistem pendidikan.
Ini saya namakan sekolahisme.
Hal yang terakhir ini adalah paham yang memperjuangkan
persekolahan sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pendidikan yang sah.
Sama seperti paham radikal lain yang memposisikan diri sebagai paham yang
paling benar dan penganutnya paling patriotik.
Jadi, daripada sibuk dengan pencegahan kemunculan paham
radikal di kampus, lalu membubarkan organisasi yang dituding radikal, lebih
baik Pemerintah memastikan penegakan keadilan tanpa pandang bulu, termasuk
meninggalkan paham sekolahisme yang memandang keluarga dan masyarakat bukan
satuan pendidikan yang sah.

Sukolilo, 7 Mei 2017