Tax Amnesty: Meresahkan atau Menenangkan?

Oleh Anshari (Pengamat Perpajakan)


Ngelmu.com, Depok -Tanggal 01 Juli
2016 terbit sebuah UU baru yang berjudul “Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak”, terdiri  dari 11 Bab dan 25 Pasal. Isinya terdiri dari
definisi pengampunan pajak, tujuan diberlakukannya UU ini, subjek yang berhak
mengikuti pengampunan, ketentuan teknis pengampunan serta adanya peluang denda
apabila di kemudian hari setelah program pengampunan ini selesai ternyata wajib
pajak diketahui belum mengungkap hartanya secara keseluruhan.
Undang-undang
ini dengan cepat memberikan efek kejut kepada semua orang. “Kami kan sudah
bayar PBB, Pajak Kendaraan, pajak ini dan itu, kenapa negara masih mencari-cari
cara untuk mengambil uang dari harta kami”. Keluarlah berbagai meme dan pesan
berantai, salah satunya mengenai pajak yang dikenakan kepada negara kepada
masyarakat mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Reaksi ini wajar karena
memang pengetahuan yang kurang, kesan angker tentang pajak serta tingkat kepatuhan
dan kerelaan akan membayar pajak yang belum optimal.
Direktur
Jenderal Pajak mengatakan bawa wajib pajak mempunyai hak untuk tidak mengikuti
tax amnesty dan menempuh cara lain dengan melaporkan harta tambahan melalui
pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat
(2) UU Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak menjelaskan, wajib pajak
yang tidak menyampaikan SPT sampai dengan periode taz amnesty berakhir dan
ditemukan harta tambahan yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember.
Pada Pasal 18
ayat (3) dikatakan: atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan Pajak
Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan dan ditambah dengan sanksi
administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari PPh terhutang.
Banyaknya respon
masyarakat terutama keresahan kalangan penghasilan menengah ke bawah akhirnya
diikuti kantor pajak dengan menerbitkan PER-11/PJ/2016 yang isinya mengatur
lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU nomor 11 Tahun 2016. 
Bagi wajib pajak yang
penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak perlu
mengikuti program tax amnesty. Petani, nelayan, pedagang kaki lima, UMKM dengan
penghasilan di bawah 4,5 juta per bulan juga tidak perlu mengikuti program ini.
Harta-harta yang berasal dari warisan, hibah, wakaf dan sejenis dengan itu,
cukup membetulkan SPT saja jika sudah melaporkan SPT 2015 atau segera
melaporkan SPT 2015 jika belum melaporkannya.
Sebaliknya bagi
para wajib pajak yang memiliki harta yang cukup banyak berupa simpanan uang di
bank, surat berharga, saham, sertifikat asuransi dengan unitlink, tanah, rumah,
apartemen, ruko dan lainnya yang belum dilaporkan bisa memilih dua cara untuk
melaporkannya yaitu pembetulan SPT 2015 atau mengikuti program tax amnesty. 
Sangat penting memperhatikan laporan ini agar di kemudian hari, masalah
perpajakan tidak menjadi potensi masalah di kemudian hari karena aspek
perpajakan akan masuk ke berbagai lini transaksi sehingga kepatuhan dan
kejujuran wajib pajak akan terus meningkat.
Akhirnya Tax
Amnesty apakah meresahkan atau menenangkan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab
oleh setiap wajib pajak. Karena jawaban ini tergantung pada kerelaan setiap
wajib pajak untuk jujur melaporkan hartanya. Kesempatan ini diberikan kepada
setiap orang. Bisa menggunakan haknya atau tidak menggunakan haknya. Boleh
membetulkan SPT 2015 atau mengikuti program tax amnesty.

Be positive and think clearly!