[Video] Uhuy, Luhut Geram Atas Penegasan Anies Baswedan Soal Reklamasi!

Ngelmu.id – Beberapa hari menjelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih Anies Baswedan – Sandiaga Uno, Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mencabut moratorium Reklamasi. Pencabutan moratorium itu memiliki arti bahwa proyek reklamasi kembali dilanjutkan.

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengingkari janji semasa kampanye Pilkada DKI 2017. Salah satu janji yang ditegaskan Anies adalah menolak reklamasi di Teluk Jakarta.

“Loh kok ditanya, Anda lihat program kita, ada yang berubah nggak di program?” kata dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/10).

Anies akan memberikan keterangan lebih rinci terkait reklamasi setelah resmi dilantik sebagai gubernur DKI pada 16 Oktober mendatang. Hal itu Anies lakukan karena saat ini dia masih warga negara biasa, bukan pejabat.

Adapun yang akan dijelaskan adalah salah satunya termasuk tentang surat pengajuan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi yang dilayangkan Gubernur Djarot Saiful Hidayat ke DPRD.

“Pokoknya saya nanti jawab reklamasi sesudah tanggal 16, sekarang enggak dulu,” ujar Anies.

Berikut video yang menampilkan penegasan Anies Baswedan terhadap reklamasi:

Anies juga akan menanggapi keputusan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta setelah nanti dilantik. Luhut sebelumnya mengakui, sudah mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Dengan demikian proyek reklamasi jalan lagi. Luhut meminta semua pihak untuk menerima keputusan tersebut.

Luhut pun menegaskan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menerima keputusan pencabutan moratorium itu.

“Haruslah. Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau,” kata Luhut.

Pencabutan moratorium ini juga ditentang oleh Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Menurut Margarito, reklamasi merupakan wewenang dan tanggung jawab gubernur DKI, bukan pemerintah pusat. Wewenang dan tanggungjawab Pemda DKI Jakarta atas reklamasi adalah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

 

Nah lalu, apakah Luhut akan tetap memaksakan kehendaknya untuk terus melanjutkan reklamasi?