Waduh, Hak Guna Lahan Proyek Reklamasi Pulau C dan D Diterbitkan Pemprov

Ngelmu.id, JAKARTA – Permasalahan proyek reklamasi pantai Jakarta terus berlangsung. Kali ini berlanjut setelah para pengembang di Pulau C dan D mencoba untuk mengajukan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.

Bahkan menurut Saefullah proses HGB tersebut sedang diproses. Pulau C dan D saat ini dikembangkan oleh PT. Kapuk Naga Indah (Agung Sedayu Grup) dan juga saat ini Pemprov DKI sendiri sudah membuat Hak Penggunaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov DKI dan inilah yang memicu munculnya pengajuan HGB oleh pengusaha.

Pengamat dan juga seorang arsitektur Elisa Sutanudjaja menilai, jika persoalan HPL atas nama Pemprov DKI sangat membingungkan. “Gagal paham dengan telah diterbitkannya HPL Pulau C dan D. Lah itu Perda terkait tata ruang hingga kawasan Pantura saja masih bentuk raperda!,” kata dia melalui akun twitternya @elisa_jkt, Senin (22/5).

Elisa yang pernah dipercaya oleh Unesco memegang proyek dengan nilai 1 juta US Dollar, untuk revitalisasi kota tua dan situs Museum Dunia untuk Indonesia dan Afganistan itu, bahkan menilai apa yang dilakukan Pemprov DKI saat ini lebih gila dari yang pernah dilakukan Fauzi Bowo saat itu.“Ini gokilnya melebihi Pergub dan SK last minute nya Fauzi Bowo!,” tukasnya.

Bukan hanya Elisa yang tidak memahami tindakan Pemprov DKI tersebut namun juga beberapa aktivis lainnya merasa jika persoalan HPL dan pengajuan HGB sangat melanggar aturan.“Pengembang Pulau Reklamasi C dan D Ajukan Sertifikat HGB. Gokil. Gerak cepat bener ini. Segitunya,” ujar Reiza Patters dengan menyertakan sebuah link berita dari sebuah media online.

Sementara, pengamat Marco Kusumawijaya menyindir “sepak terjang” Pemprov DKI dan para pengembang proyek reklamasi itu.“Jadi mengulang ya: nimbun tanah tanpa zonasi, bangun ruko tanpa IMB, HPL tanpa semuanya. Pakai mesin waktu yg dibalik,” katanya.