Waspadai Dugaan Kecurangan Sistemik dalam Pilkada DKI

Ngelmu.id – Kebijakan Komisi Pemiliah Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta
berkaitan dengan tidak mewajibkannya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada
Pilkada DKI putaran kedua untuk menggunakan kartu keluarga (KK) mendapat
kecaman dari Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Menurut Suhaimi, siapa yang akan bertanggung jawab atas
kemudahan pemilih yang tidak membawa KK ke TPS, apalagi PPS belum dibekali alat
yang memadai untuk mengecek asli atau tidaknya e-KTP.
“Kami sangat mengkhawatirkan, karena pengalaman putaran
pertama angka DPTb begitu besar,” tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi D
DPRD DKI Jakarta ini, Senin (20/3/2017) di Jakarta.
Suhaimi melanjutkan, hal ini dapat ditafsiri sebagai
kecurangan yang sistemik, lantaran alat-alat pendukung ada pada penguasa saat
ini. “Jangan sampai, dugaan-dugaan kecurangan ini menjadi benar adanya, dengan
informasi yang beredar ditengah masyarakat,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Suhaimi memberikan solusi atas
permasalahan ini, dirinya mengatakan, Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemprov DKI Jakarta, harus
ketat dan menjamin bahwa pemilih tersebut adalah warga DKI, bukan pendatang
baru.
“Kemudian RT RW harus dilibatkan, karena RT RW lah yang
paling tahu warganya di wilayah,” pungkas Suhaimi.