Dilarang Polisi, Presidium Alumni 212 Tetap Gelar Aksi Bela Ulama 96

Ngelmu.id, JAKARTA – Polisi melarang massa menggelar aksi pada Jumat (9/6) nanti. Ketua Presidium Alumni 212 Ustaz Ansufri Idrus Sambo mengatakan acara bertema Aksi Bela Ulama akan tetap digelar karena merupakan hak konstitusional.

“Ini kan tidak ada yang bisa melarang. Ini kan konstitusional. Kita kumpul, bela ulama. Orang mau demo di jalan saja boleh. Kita mau bela ulama dan ibadah masak tidak boleh,” kata Ansufri dikutip detik.com, Kamis (9/6/2017).

Dia mengatakan, aksi tersebut untuk menyatakan pendapat yang diatur dalam UUD 1945. Menurutnya, aksi tersebut tidak dapat dilarang karena justru akan melanggar konstitusi tersebut.

Ansufri mengatakan panitia sudah menyampaikan keterangan rencana acara tersebut kepada pihak kepolisian. Dia menjamin acara akan berlangsung aman.

“Kita sudah sampaikan kepada Polda dan juga pihak masjid mengenai acara tersebut. Kita dalam membuat acara juga memiliki tiga poin utama yaitu tertib, aman dan konstitusional,” ujarnya.

Dia mengatakan dalam Aksi Bela Ulama tersebut akan digelar tabligh akbar lalu zikir dan doa. Dalam acara juga akan disampaikan pernyataan sikap dari Presidium Alumni 212 mengenai kasus dugaan konten porno yang tengah melibatkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.

“Kita akan sampaikan pernyataan sikap, Ramadan harus dihapuskan semua kriminalisassi itu. Dan kita akan buat panitia penyambutan Habib. Lalu ditutup dengan buka bersama dan salat tarawih di Masjid Istiqlal,” ucap dia.

Ansufri tidak sepakat bila aksi tersebut disebut intervensi terhadap penegakan hukum. Sebab menurutnya, dari awal kasus tersebut tidak berjalan dengan benar.

“Kita lihat prosedur sudah salah dari awal. Maka kita ngamuk. Kalau ini dari awal prosedurnya sudah bertentangan dengan hukum dan logika. Kalau ini disebut intervensi tidak masalah. Karena kita menekan bukan dengan cara yang salah dan supaya polisi bertindak benar. Yang salah kalau kita tekan untuk bertindak di luar jalur,” ujarnya.

Dia meminta pihak kepolisian untuk menggelar perkara secara khusus dengan cara terbuka dan mengundang para ahli. Menurutnya, dengan begitu publik dapat melihat dan mengetahui kasus.